SKB 7 Menteri: Satu dari Tiga Remaja Alami Gangguan Mental Akibat Paparan Teknologi

Minggu, 22 Maret 2026
Rimbo Bujang (MIN 4 TEBO) - Lebih dari separuh anak Indonesia pernah melihat konten seksual di dunia maya, satu dari tiga remaja mengalami masalah kesehatan mental yang dipicu paparan teknologi, dan hampir seluruh anak usia sekolah menengah atas memiliki gawai sendiri. Angka-angka ini menjadi alarm bagi dunia pendidikan. Pada 12 Maret 2026, tujuh kementerian menandatangani Keputusan Bersama (SKB) 7 Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal. Dokumen ini menjadi landasan bagi madrasah dan sekolah dalam mengadopsi teknologi secara etis, aman, dan berpusat pada manusia.

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial dalam dekade terakhir membawa perubahan fundamental pada dunia pendidikan. Di satu sisi, teknologi membuka akses tanpa batas pada sumber belajar, memungkinkan pendekatan adaptif, serta meningkatkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Namun, di sisi lain, pemanfaatan yang tidak terkendali menimbulkan tantangan serius.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kepemilikan telepon genggam pada kelompok usia 15–24 tahun mencapai 92,14 persen. Artinya, hampir seluruh siswa SMA sudah memiliki akses langsung ke perangkat digital. Bahkan data BPS tahun 2024 menunjukkan 35,57 persen anak usia 0–6 tahun telah terpapar internet. Profil Anak Indonesia Tahun 2025 mencatat secara nasional 78,63 persen anak usia 5–17 tahun telah menggunakan telepon seluler pada tahun 2024, dengan tingkat penggunaan lebih tinggi di perkotaan (81,17 persen) dibanding perdesaan (75,16 persen).

Akses luas ini membawa risiko. Laporan UNICEF tahun 2023 mengungkap bahwa 50,3 persen anak di Indonesia pernah melihat konten seksual dan 48 persen di antaranya pernah mengalami perundungan daring (cyberbullying). Temuan Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAHMS) tahun 2022 menunjukkan satu dari tiga remaja (34,9 persen), atau sekitar 15,5 juta remaja, mengalami masalah kesehatan mental yang dipengaruhi oleh paparan teknologi. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024 mencatat 7,28 persen anak mengalami masalah kesehatan jiwa, dan 62,19 persen di antaranya juga mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir—kekerasan emosional mendominasi hingga 93,05 persen. Data tersebut juga menunjukkan satu dari sepuluh anak Indonesia mengalami cyberbullying melalui pesan suara, gambar, atau tulisan merendahkan.

Fenomena lain yang mengkhawatirkan adalah cognitive debt: ketergantungan pada bantuan instan teknologi yang mengurangi kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Studi Universitas Surabaya pada 207 anak usia 4–12 tahun menunjukkan bahwa penggunaan layar lebih dari 4 jam per hari berkorelasi dengan perubahan kognitif dan penurunan empati. Di jenjang pendidikan tinggi, 68 persen mahasiswa secara reguler menggunakan kecerdasan artifisial untuk mengerjakan tugas, namun 40 persen di antaranya merasa tidak pasti tentang batasan etis penggunaannya (Syaifullah, 2025).

Menghadapi kompleksitas ini, pemerintah menilai bahwa pemanfaatan teknologi digital dan AI di pendidikan tidak bisa lagi menjadi tanggung jawab satu kementerian. SKB 7 Menteri ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masing-masing memiliki peran strategis, mulai dari pengawalan di daerah hingga penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan anak.

Keputusan Bersama ini mengusung pendekatan berpusat pada manusia (human-centered) dan perlindungan anak. Pedoman ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025–2029.

Dengan landasan data yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, SKB 7 Menteri ini diharapkan menjadi acuan bagi satuan pendidikan—termasuk madrasah seperti MIN 4 Tebo—dalam memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan artifisial secara bijak, tanpa mengorbankan perlindungan anak dan tujuan pendidikan nasional.

Link unduh dokumen lengkap:
https://kemendikdasmen.go.id/download/file/1697

*Bass