
Penyusunan Juknis Madrasah Ramah Anak
NASIONAL
KEMENAG --- Kementerian Agama terus berupaya mewujudkan lingkungan belajar yang nol kekerasan (zero violence) dan bebas diskriminasi di seluruh lembaga pendidikan. Upaya ini oleh Direktorat Kurikulum dan Kesiswaan (KK) Madrasah diwujudkan dengan menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Madrasah Ramah Anak (MRA).
Juknis ini disusun dan diselaraskan dengan semangat Kurikulum Berbasis Cinta sebagai payung operasional perlindungan dan penguatan karakter peserta didik. Juknis juga diperkaya dengan muatan anti-kekerasan dan toleransi.
Proses penyusunan ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Wahid Institute.
Direktur KK Madrasah, Nyayu Khodijah, mengatakan, langkah ini menjadi upaya Kemenag dalam memperkuat ekosistem pendidikan madrasah yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga aman, inklusif, menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama, serta mengedepankan pendekatan kasih sayang dan empati dalam setiap proses pembelajaran. Untuk itu, Juknis MRA harus selaras dengan ruh Kurikulum Berbasis Cinta.
Nyayu Khodijah juga menekankan bahwa juknis tidak hanya bersifat administratif semata, melainkan menjadi pedoman operasional yang hidup dan memanusiakan peserta didik di setiap satuan pendidikan madrasah.
"Madrasah harus menjadi rumah kedua yang penuh kasih sayang, aman, dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Sejalan dengan semangat Kurikulum Berbasis Cinta, Juknis Madrasah Ramah Anak ini harus memuat instrumen pencegahan yang tajam terhadap segala bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, maupun intoleransi, serta menyediakan alur penanganan yang ramah anak dan berpihak pada korban," tegas Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang tersebut dalam arahannya via Zoom, Kamis (12/11/2026).
Nyayu Khodijah juga minta agar penyusunan regulasi ini melibatkan pakar psikologi perkembangan anak serta mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dan cinta kasih antar-sesama secara komprehensif. Dengan fondasi tersebut, ekosistem madrasah diharapkan mampu melahirkan generasi yang toleran, berakhlak mulia, berempati tinggi, dan berpikiran terbuka.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III KemenPPPA, Rr. Endah Sri Rejeki, menekankan pentingnya sinkronisasi antara Juknis MRA dengan standar nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). Menurutnya, pemenuhan hak anak di madrasah mencakup enam komponen utama, mulai dari kebijakan tertulis, proses pembelajaran yang ramah anak, hingga partisipasi anak dalam pengambilan keputusan di madrasah.
"Sinergi antara Kemenag dan KemenPPPA sangat krusial untuk memastikan tidak ada celah kekerasan maupun diskriminasi di lingkungan pendidikan. Juknis ini nantinya harus memudahkan madrasah dalam mengimplementasikan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta memastikan mekanisme perlindungan berjalan efektif hingga ke tingkat daerah," jelasnya di hadapan tim penyusun.
Senada dengan hal tersebut, Peneliti Wahid Institute, Siti Kholisoh, memberikan masukan berbasis praktik baik (best practice) dengan menekankan bahwa upaya menciptakan madrasah yang ramah anak harus menyentuh akar persoalan relasi sosial di sekolah. Menurutnya, pendekatan berbasis cinta kasih dan empati sangat relevan karena penanganan kasus kekerasan serta benih intoleransi tidak cukup hanya mengandalkan sanksi administratif, melainkan membutuhkan sistem deteksi dini dan mekanisme pemulihan yang tepat.
"Juknis Madrasah Ramah Anak perlu menyediakan panduan teknis yang jelas mengenai bagaimana warga madrasah mengenali gejala awal intoleransi dan kekerasan, serta langkah-langkah taktis penanganannya tanpa mengabaikan hak-hak anak," ujar Siti Kholisoh.
Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan aktif peserta didik, guru, tenaga kependidikan, hingga orang tua dalam membangun budaya dialog yang hangat. Pendekatan partisipatif yang dilandasi semangat saling menghargai tersebut terbukti efektif menekan potensi konflik dan menumbuhkan empati antarwarga madrasah sejak dini.
Seluruh masukan—baik dari arahan Direktur KK Madrasah mengenai integrasi Kurikulum Berbasis Cinta, KemenPPPA, maupun Wahid Institute—selanjutnya akan dituangkan ke dalam substansi draf Juknis MRA, khususnya pada aspek mekanisme pengaduan, standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus, serta indikator pencapaian lingkungan madrasah yang aman dan toleran.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Kemenag menargetkan Juknis Madrasah Ramah Anak dapat menjadi rujukan komprehensif bagi seluruh madrasah di Indonesia dalam mewujudkan ruang belajar yang nyaman, penuh cinta kasih, setara, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan.
Editor:
Moh Khoeron
Fotografer:
Istimewa
|
7x
Dibaca |
. |
Untuk Wilayah Kab. Tebo dan Sekitarnya
Memuat tanggal...