SKB 7 Menteri: Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumat, 27 Maret 2026
Rimbo Bujang (MIN 4 Tebo) - Perlindungan anak di ruang digital tidak bisa ditawar. Keputusan Bersama (SKB) 7 Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal memberikan mandat kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memastikan prinsip perlindungan anak terintegrasi secara efektif dalam seluruh kebijakan dan praktik pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Kementerian PPPA memiliki mandat untuk memastikan bahwa prinsip perlindungan anak di ruang digital terintegrasi dan terimplementasi secara efektif dalam seluruh kebijakan dan praktik pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di dunia pendidikan. Peran utama kementerian ini dirumuskan dalam empat poin.

Pertama, mengembangkan modul edukasi bagi keluarga, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat mengenai perlindungan anak dalam penggunaan teknologi digital dan kecerdasan artifisial. Edukasi ini menjadi langkah preventif agar semua pihak memahami risiko dan cara melindungi anak.

Kedua, mengoordinasikan integrasi mekanisme pengaduan pelanggaran perlindungan anak di ruang digital dengan sistem layanan yang telah ada, seperti SAPA129, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Integrasi ini memastikan bahwa ketika anak mengalami kekerasan atau eksploitasi daring, ada saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif.

Ketiga, menyusun dan menerapkan protokol kerahasiaan dan perlindungan pelapor (whistleblower protection) bagi anak, pendidik, dan tenaga kependidikan yang melaporkan insiden kekerasan, eksploitasi, atau penyalahgunaan di ruang digital. Protokol ini menjamin bahwa pelapor tidak akan mengalami pembalasan atau stigmatisasi, sehingga mendorong keberanian untuk melapor.

Keempat, memfasilitasi rujukan kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak di ruang digital kepada aparat penegak hukum dan atau layanan pendampingan psikososial apabila diperlukan. Langkah ini memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang komprehensif.

Bagi MIN 4 Tebo, peran Kementerian PPPA ini menjadi jaminan bahwa ketika ada kasus kekerasan atau eksploitasi daring yang menimpa siswa, ada sistem yang siap melindungi. Dengan mekanisme pengaduan yang terintegrasi, protokol perlindungan pelapor, dan rujukan ke aparat penegak hukum, anak-anak madrasah merasa aman tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital.

Link unduh dokumen lengkap:
https://kemendikdasmen.go.id/download/file/1697

*Bass